Tax Amnesty Hak atau Kewajiban?


 Apa Itu Amnesti Pajak/Tax Amnesty ?

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan.



Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak ?

Wajib Pajak yang mengikuti Program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa:
  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidanan perpajakan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaaan bukti permulaan dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
  5. Jaminan rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.
Sebenarnya langkah serupa juga pernah disosialisasikan oleh pemerintah untuk menarik WP baru namun berbeda dengan Tax Amnesty. Di tahun 2015 dilakukan Masa Pengampunan Pajak bagi para WP yang belum mendaftarkan kekayaannya untuk segera melaporkan ke KPP setempat dengan jaminan tidak akan dikenakan sanksi dan hanya dikenakan pajak yang seharusnya terutang.
Namun hal ini juga belom cukup mampu menarik WP baru untuk melaporkan harta kekayaanya, dan puncaknya adalah ditahun 2016 ini dengan diberlakukannya Tax Amnesty dimana para WP tidak perlu membayar pajak yang seharusnya terutang. WP hanya diwajibkan untuk membayar uang tebusan untuk mendapatkan Permohonan Amnesti Pajak.



Akan Berhasilkah Tax Amnesty di Indonesia ?

“Tax Amnesty adalah kesempatan terakhir bagi WP dalam negeri dan khususnya luar negeri untuk segera melaporkan harta kekayaannya, karena di tahun 2018 akan ada Keterbukaan Informasi Internasional dan WP yang belum melaporkan harta kekayaannya akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan,” ujar Jokowi melalui acara Dialog khusus Presiden di Indosiar.

“Tax Amnesty diharapkan dapat merangkul WP untuk menanggung pajak bersama..,”ujar Anggi Tambunan selaku Manajajer Kepatuhan dan Pelayanan Litigasi Pajak melalui seminar yang diselenggarakan Universitas Gunadarma (sabtu, 6 Agustus 2016).

“Dalam pemberlakuan kebijakan Tax Amnesty tidak ada target yang jelas dari pemerintah jadi mungkin kita tidak bisa memastikan bahwa kebijakan ini berhasil atau tidak. Hal ini juga pernah terjadi pada saat Masa Pengampunan Pajak,”ujar Yustinus Prastowo, SE.,M.Hum. M.A selaku Direktur Eksekutif Pusat Analisis Pajak Indonesia melalui seminar yang diselenggarakan Universitas Gunadarma.



Tax Amnesty Hak atau Kewajiban ?

“Hak yang dimaksud adalah setiap orang boleh mengikuti Tax Amnesty sedangkan Kewajiban yang dimaksud adalah setiap subjek atau objek pajak wajib membayar pajak,” ujar Waluyo selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen (DJP Jawa Barat III) melalui seminar yang diselenggarakan Universitas Gunadarma.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AKUNTANSI KOMPARATIF

BAB I PENDAHULUAN 1.       Latar Belakang Akuntansi masa kini telah berkembang dalam tahap masa kedewasaan menjadi suatu aspek integral dari bisnis dan keuangan global. Keputusan yang berasal dari data-data akuntansi, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi internasional menjadi sangat penting untuk mendapatkan interpretasi dan pemahaman yang tepat dalam komunikasi bisnis internasional. Sejarah akuntansi dan akuntan, memperlihatkan perubahan yang terus menerus secara konsisten. Pada suatu waktu, akuntansi lebih mirip sistem pencatatan bagi jasa-jasa perbankan tertentu dan bagi rencana pengumpulan pajak. Kemudian muncul pembukuan double entry untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha perdagangan. Saat ini akuntansi beroperasi dalam lingkungan perilaku, sektor publik dan Internasional. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal-pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Menurut Choi dan Muller (1998; 1) ada tiga kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi in
Baca selengkapnya

Standar Audit dan Akuntansi Global

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Upaya harmonisasi akuntansi di seluruh dunia sebenarnya dimulai sebelum adanya Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC) didirikan pada tahun 1973. Upaya harmonisasi akuntansi menjadi semakin pesat pada dasawarsa 1990-an, sesuai dengan berkembangnya globalisasi bisnis internasiional dan pasar surat berharga, serta meningkatnya pencantuman saham oleh banyak perusahaan. Standar yang terharmonisasi bersifat kompatibel, sehingga tidak mengandung pertentangan. Beragam perbedaan utama dalam persyaratan dan pembuatan laporan keuangan di seluruh dunia, serta meningkatnya kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan informasi dari perusahaan-perusahaan di dunia, merupakan (dan masih menjadi) kekuatan pendorong bagi gerakan harmonisasi akuntansi ini. Sesuai dengan rencana (IASB),konvergensi standar akuntansi internasional dan nasional mencakup penghapusan berbagai perbedaan secara perlahan melalui upaya kerja sama antara IASB, penent
Baca selengkapnya

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Quisioner !!!! 1.     Apakah peranan hukum didalam ekonomi ? Peranan hukum didalam ekonomi diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak mungkin dapat dipisahkan dan akan terus saling melengkapi satu sama lain. Hal ini dikarenakan disetiap kegiatan ekonomi seharusnya, haruslah disertai dengan hukum yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini bertujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. 2.     Apakah hukum juga berlaku di daerah pedalaman ? Kalau tidak belaku....?, lalu bagaimana hukum atau aturan di daerah pedalaman.....?     Ya......  Hukum itu selalu berlaku dimana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di daerah pedalaman. Dalam pengertiannya hukum adalah keseluruhan norma yang diatur dan dibuat oleh penguasa yang berwenang dalam  menetapkan hukum, dan dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota mayarakat te
Baca selengkapnya